"Dana tak bertuan" ternyata tidak tak bertuan

Sejak perintah ajaib transfer dana dari otoritas pemegang kas Bank Dunia ke Indonesia dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 1200 triliun pada Mei-Juni 2008, si pemegang kas di Bank Dunia tentu saja tidak mau disebut teledor, dituduh kebobolan atau nilep dong. Karena itu sejak Oktober 2008 mulailah dicari siapa dia.

Tentu saja yang ngorder transferan duit itu bukan Pemerintah Indonesia, karena Pemerintah Indonesia bukan yang punya duit itu. Tapi duit itu faktanya ada di Indonesia.

Karena setahun lebih parkir nganggur, maka wajar bila dana Rp. 1200 triliun itu ada yang menganggap bahwa dana itu satatusnya adalah dana tidak bertuan.  

Sekarang mari kita berandai-andai!

Kalau saya jadi orang Bank Indonesia, maka saya menghadapi tiga persoalan yang harus dijawab simultan secara cerdas namun tuntas-tas-tas.

Pertama, saya harus bisa menemukan siapa gerangan si bandar pemegang dana amanah yang gede banget itu. Kalau saja itu orang sampai bisa ketemu, Indonesia makmur! Uni Eropa dan AS ketulungan! Dunia pun kecipratan! Itu pasti! Karena begitu logikanya, maka segala cara kudu ditempuh untuk bisa menemukan si pemegang amanah sampai dapat. Dan itu butuh biaya 'silent operation' yang tidak kecil untuk melacak bin memburunya. Dan itu tidak murah jelas. Dan timnya pun harus khusus, beda dengan sebangsanya tim buser densus 88; ini mah harus punya kemampuan paranormal yang mumpuni karena yang dicari adalah orang sakti. Karena duit negara mah harus dipertanggungjawabkan setiap sen-nya kepada negara cq PPATK dan KPK, maka logis bila duit si bandarlah yang dipakai untuk itu. Logis, bukan? Pada titik ini, menjadi amat wajarlah bila para petinggi Bank Indonesia keukeuh berargumen bahwa itu bukan duit negara, tapi duitnya sang bandar! Dan karena cukup lama parkir "tidak bertuan", tidak ada salahnya  berani mencairkan 'sebagian kecil' dana amanah tersebut untuk berbagai keperluan taktis maupun bekal persiapan pensiun, selama otoritas BI mampu setor bunga 2,5% per tahun ke kas Bank Dunia dan sukses muterin itu duit, why not? Cincai atuh!

Kedua, selama menunggu si pemegang dana amanah yang asli belum ketemu, maka tetap Bank Indonesia bakal ditagih bunga 2,5% per tahun oleh Bank Dunia. Why? Karena semua yang tau aturan perbankan internasional ngerti bahwa itu duit ada yang punya - walaupun belum ketauan siapa si bandar pemegang amanahnya - ya mau tidak mau harus diputer dong supaya sama si Bank Indonesia yang ketiban pulung ketempatan itu uang, supaya bisa bayar bunga 2,5% per tahun ke Bank Dunia. Kalau tidak begitu, siapa yang harus nanggung bunganya, Bank Dunia jelas tidak mau nanggung karena duitnya si Rp.1200 triliun itu jelas-jelas ada di Indonesia. Alhasil selama si bandar yang punya duit belum nongol menyatakan dirinya, maka si Pemerintah Indonesia cq. Bank Indonesia dong yang harus nanggung si bunga. Karenanya menjadi logis bila orang Bank Indonesia 'terpaksa' kudu muterin itu uang. Dan juga lapor ke petinggi Republik Indonesia.

Ketiga, implikasi dari lapor ke petinggi negeri, dan kudu mampu muterin duit, maka informasi ada 'dana tak bertuan' ini merebak bukan hanya di kalangan pebisnis top kelas kakap Indonesia tapi juga di kalangan petinggi partai politik, yang bermetamorfosis menjadi menteri-menteri kabinet koalisi. Maka akibatnya mudah ditebak bukan? Mulai APBN 2010 terjadilah skenario tiki-taka antara Senayan dengan kementrian-kementrian koalisi. Mark-up proyek-proyek setahunan harus bisa disulap menjadi multiyears dalam tempo sesingkat-singkatnya, berhubung semua butuh untuk sukses Pemilu 2014. Badan Anggaran di Senayan disetel jadi markas bersama pembuat skenario dana bancakan yang syah dan legitimate. Di antaranya, ya Hambalang itu. Karena di antara elite negeri sudah tau sama tau, maka supaya fair, semua partai koalisi pemenang pemilu etikanya wajib duduk bersama di sekretariat bersama. Manuver korupsi berjamaah menjarah negara ini ironis betul dengan fakta bahwa sebetulnya negara Indonesia itu setiap tahun APBN-nya tekor terus sehingga harus menerbitkan SUN (Surat Utang Negara) hanya untuk menutupi kekurangannya. Pada titik ini menjadi wajar bila SBY masygul tatkala elektabilitas partainya turun drastis karena alasan partainya korup, padahal ada partai lain yang lebih korupnya, bahkan banyak.

Mari kita teruskan berandai-andainya kita!

Kalau saja sampai Tahun 2014 dana amanah tak bertuan itu tidak ada yang mengklaim, artinya si pemegang dana amanah tidak muncul-muncul, maka proyek multiyears Jembatan Selat Sunda yang nilai konstruksi jembatannya saja Rp. 100 triliun lebih pasti akan direalisir, dan bakal menjadi ajang penggelontoran bancakan berjamaah, karena proyek mercusuar itu nantinya bukan hanya jembatan doang, tapi juga menjelma menjadi rencana pembangunan dua kota kembar di sisi Sumatera dan di sisi Banten. Semua serba logis untuk diada-adakan kalau dana tak berbatas nyata-nyata ada. Urusan dana itu punya siapa dan gimana urusan balikinnya, itu mah urusan belakangan. EGP aje! Yang penting usaha gue untung, partai-partai koalisi kebagian jatah buat persiapan pemenangan pemilu 2014. Titik! Itu!

Tapi nyatanya si yang empunya, sang bandar, si pemegang dana amanah, tentu saja tidak akan tinggal diam dan tidak mungkin bakal tinggal diam. Why? Karena dana amanah itu sejatinya untuk memanusiakan manusia alias proyek kemanusiaan, proyek kebangkitan peradaban ummat manusia se-jagat, bukan proyek bagi-bagi duit awur-awuran yang gak jelas dan tanpa pola tanpa rencana. Dana amanah itu untuk mendanai kebangkitan umat tertindas, umat terpinggirkan, umat se-dunia menjadi zaman keemasan kesadaran tinggi menuju: aman, damai, sejahtera.
Hanya saja gerakan kebangkitan itu skenarionya mestinya dimulai dari Indonesia, dengan cara damai, tertib, tapi nehnik. Itulah skenarionya "dari atas"! Bisa dibayangkan kalau Anda yang terpilih jadi mandataris pemegang dana amanah oleh Gusti Allah, apakah Anda akan diam saja kalau dananya dikorup segelintir manusia-manusia rakus, tamak, pendusta, bengis, loba, raja-tega, tapi berkuasa? Tentu tidak bukan? Karena kalau Anda diam saja membiarkan semua kebobrokan itu berlangsung tanpa kendali, Anda-lah yang akan ketiban pulung harus bertanggungjawab kepada Gusti Allah, bukan? Naah, ini juga sama. Apa bedanya?

Sampai sini mau dilanjut?

OK!
Mari kita lanjutkan andai-andai kita.

Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1977, kurs pernah mencapai Rp.16.000/USD. Lalu 15 Januari 1998 menyentuh Rp.17.500/USD. Tapi pada era Presiden Habibie bisa turun menjadi Rp. 6.750/USD, lalu Oktober 1999 menjadi Rp.7.000/USD dan April 2000 menjadi Rp. 12.000/USD. Pada Februari 2009 kurs menjadi menjadi Rp.12.000/USD kembali.
Kemudian,Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan Indonesia membutuhkan dana pinjaman siaga (kontingensi loan) sebesar US$5 miliar atau sekitar Rp46,7 triliun guna menutupi defisit anggaran tahun ini. Dana itu merupakan bantalan pembiayaan ketika segala upaya sudah tidak bisa dilakukan pemerintah. "Kita mengharapkan akan mencapai US$5 miliar," ujar Agus di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (21/5). Pemerintah  dipastikan akan menandatangani komitmen pinjaman siaga dari negara donor sebesar US$ 5,5 miliar (Rp 51,7 triliun) pada bulan Juli mendatang. "Paling lambat pertengahan Juli sudah tanda tangan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, Jumat, 29 Juni 2012.

Ini semua mencerminkan apa, ya?


Begitu sang bandar memasukkan dana ke Indonesia, maka kurs turun menjadi Rp.8.600 per dollar, bukan?  Naah, sebelum semuanya kasip dan terlena, maka sang bandar pemegang dana amanah segera bertindak. Sebelum dana Rp. 1200 tiriliun habis raib dikorup berjamaah tanpa ada yang berani bertanggungjawab,  dana ditarik secara ajaib dari peredaran, mula-mula di split, 500, lalu dibangkucadangkan yang 700,  supaya moneter dan iklim dunia usaha tidak tiba-tiba kempes dan limbung. Setelah sebagian dana tempatan ditarik oleh sang bandar, kurs sekarang kembali naik ke angka Rp.9,700 lagi.

Stop sampai di sini dulu ah. Cape tau....!